KALTIMLINE.ID, SAMARINDA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan di Kota Samarinda, namun belum seluruh sekolah merasakan manfaatnya. Di tengah harapan besar terhadap program nasional tersebut, DPRD Samarinda mengingatkan agar perluasan cakupan tidak dilakukan terburu-buru tanpa kesiapan sistem pendukung yang memadai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya siswa yang menerima makanan bergizi, tetapi juga dari kesiapan pengelolaan di setiap lokasi pelaksanaan.
Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul ketika program mulai menyasar sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik yang besar. Tanpa dukungan sarana, sumber daya manusia, dan tata kelola yang matang, program berisiko menghadapi kendala di lapangan.
“Pelaksanaan MBG harus mempertimbangkan kesiapan data serta kapasitas pengelola di daerah. Jangan sampai program diterapkan pada sekolah dengan ribuan penerima manfaat, namun pengelolanya belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankannya secara optimal,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Sri Puji menjelaskan, distribusi makanan hanyalah satu bagian dari rantai pelaksanaan program. Di balik itu, terdapat kebutuhan fasilitas pendukung, bangunan operasional, tenaga pengelola, hingga mekanisme administrasi yang harus dipastikan berjalan baik.
Karena itu, ia memandang proses pelaksanaan secara bertahap yang saat ini dilakukan pemerintah menjadi langkah yang wajar. Sebab, perluasan cakupan harus diiringi kesiapan teknis agar manfaat program benar-benar dirasakan siswa tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kesiapan sarana, bangunan pendukung, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengelolaan harus benar-benar diperhatikan. Saya melihat sejumlah kendala yang ada saat ini masih berkaitan dengan aspek-aspek tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Sri Puji mengakui masih banyak sekolah yang mempertanyakan mengapa mereka belum masuk dalam daftar penerima program MBG. Namun ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan sekolah penerima maupun skema pembiayaan program tersebut.
Menurutnya, seluruh mekanisme utama masih berada di bawah kendali pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah berperan mendukung pelaksanaan di lapangan.
“Tidak sedikit sekolah yang menanyakan alasan mereka belum memperoleh program MBG. Namun perlu dipahami bahwa pembiayaan dan penetapan program berasal dari pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih berperan dalam mendukung pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain pemerataan, Sri Puji juga menyoroti peluang pelibatan pelaku UMKM dalam rantai penyediaan kebutuhan program. Meski dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, ia mengingatkan agar mekanismenya dikaji secara matang sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat seiring perluasan program. Dengan kesiapan yang semakin matang, MBG diharapkan tidak hanya hadir lebih luas, tetapi juga mampu berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh sekolah.
“Yang terpenting bukan sekadar cepat menjangkau semua sekolah, tetapi memastikan program ini benar-benar siap dijalankan dan memberi manfaat maksimal bagi para siswa,” pungkasnya. (mell/ADV15/dprdsamarinda)
