KALTIMLINE.ID, SAMARINDA — Gagalnya rapat paripurna usulan hak angket DPRD Kalimantan Timur akibat tidak terpenuhinya kuorum tidak mengubah sikap Fraksi Nasional Demokrat & Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi tersebut menegaskan tetap konsisten mengawal usulan hak angket yang sebelumnya didorong sebagai bagian dari respons atas aspirasi masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan pihaknya menghormati mekanisme yang berlaku dalam proses pengajuan hak angket. Menurutnya, seluruh tahapan harus dijalankan sesuai aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun tata tertib DPRD.
“Memang ada aturan-aturan yang harus dilalui sesuai tahapannya. Itu sudah diatur baik dalam undang-undang maupun tata tertib DPRD,” ujar Agus Aras usai rapat paripurna, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, rapat paripurna hari ini sejatinya merupakan tahapan penting untuk membawa usulan hak angket ke proses berikutnya. Namun karena jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat kuorum, agenda tersebut terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan kembali melalui Badan Musyawarah (Banmus).
Meski demikian, Agus berharap kesempatan berikutnya dapat dimanfaatkan seluruh anggota DPRD untuk hadir sehingga syarat kuorum dapat terpenuhi.
“Jumlah kehadiran belum memenuhi syarat untuk diteruskan menjadi hak angket. Nanti akan dijadwalkan kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan,” katanya.
Disinggung mengenai absennya mayoritas anggota Fraksi Golkar yang menyebabkan rapat tidak kuorum, Agus memilih tidak berspekulasi. Ia mengaku tidak mengetahui alasan di balik ketidakhadiran fraksi tersebut dan menyerahkan hal itu kepada masing-masing partai.
“Kalau kami tidak melihat ke sana. Kami tidak tahu kenapa mereka tidak hadir,” singkatnya.
Politisi Demokrat itu menegaskan, sikap fraksinya tidak berubah. Demokrat-PPP tetap memandang aspirasi masyarakat yang menginginkan penggunaan hak angket perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari DPRD.
“Kami tetap konsisten merespons apa yang disampaikan masyarakat. Persoalan politik berjalan, tetapi mekanisme yang ada juga harus dilalui.” tegasnya.(mell)
