KALTIMLINE.ID, SAMARINDA – Kebutuhan revitalisasi sekolah di Kota Samarinda masih cukup besar. Sedikitnya 12 sekolah dasar (SD) dan empat sekolah menengah pertama (SMP) telah masuk daftar prioritas penanganan, namun realisasinya masih terbentur kebijakan efisiensi anggaran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menyebut sejumlah sekolah tersebut membutuhkan penanganan segera, mulai dari bangunan berbahan kayu, kawasan rawan banjir, hingga sekolah dengan kapasitas ruang belajar yang sudah tidak memadai.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Disdikbud Samarinda, Muhammad Syafe’i, menjelaskan penetapan prioritas dilakukan melalui berbagai pertimbangan, bukan semata melihat kondisi bangunan. “Skala prioritas itu banyak aspeknya. Kita melihat kebutuhan masyarakat juga, termasuk sekolah yang rawan bencana seperti banjir,” ujarnya.

Beberapa sekolah tingkat SMP yang disebut masuk perhatian di antaranya SMP 24 dan SMP 27, yang selama ini dinilai rawan terdampak banjir.

Selain itu, Disdikbud juga menyoroti persoalan sekolah dengan sistem belajar bergilir atau double shift akibat keterbatasan ruang kelas. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penetapan empat SMP sebagai prioritas revitalisasi. “Untuk SMP, ada yang terkait double shift, ada juga yang sudah tidak memungkinkan lagi daya tampungnya, termasuk yang rawan bencana,” katanya.

Sementara pada jenjang SD, sebanyak 12 sekolah masuk daftar penanganan karena masih menggunakan bangunan kayu maupun berada di kawasan rawan bencana.

Muhammad Syafe’i menegaskan proses pembangunan sekolah juga tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus memastikan legalitas lahan sebelum pembangunan dilaksanakan, terutama pada sejumlah sekolah dasar.

Menurutnya, aspek administrasi tetap menjadi syarat penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kita tidak bisa hanya melihat kebutuhan masyarakat, lalu mengabaikan legalitas lahan. Jadi ini berjalan pelan-pelan sambil dipastikan semuanya aman,” jelasnya.

Untuk jenjang PAUD dan TK, pemerintah juga menargetkan pembangunan tiga hingga empat unit yang telah masuk dalam perencanaan. Saat ini, Disdikbud masih menunggu dukungan pendanaan, baik dari APBD daerah maupun bantuan keuangan dari pemerintah yang lebih tinggi, agar program revitalisasi bisa segera berjalan. “Kami tinggal menunggu dukungan, apakah dari daerah atau bantuan keuangan. Yang jelas skala prioritas sudah ada.” pungkasnya. (mell)