KALTIM VOICE, KUTAI TIMUR – Wakil Gubernur Kalimantan Timur memastikan bahwa penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu berjalannya program unggulan Gratis Tol dan Jospol (Jaminan Operasional Posyandu Lansia). Hal itu disampaikan menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap dampak berkurangnya alokasi DBH bagi Kaltim.

Menurut Wagub, meski penurunan DBH mencapai angka signifikan, prioritas pemerintah tetap pada program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau untuk Gratis Tol dan Jospol kami yakinkan tidak terpengaruh. Cuman pasti pembangunan-pembangunan yang lain akan sedikit berkurang, karena kan kita 7 triliun kurangnya, sangat banyak untuk Kalimantan Timur,” jelasnya di Kutai Timur Jumat (14/11/2025).

Dengan berkurangnya DBH hingga Rp7 triliun, sejumlah rencana pembangunan diprediksi akan mengalami penyesuaian. Wagub menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus menjaga agar program layanan publik yang bersifat wajib tetap berjalan optimal.

Untuk menutup defisit anggaran, Pemprov Kaltim telah mengupayakan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah mengajukan alternatif skema pembiayaan tambahan melalui berbagai jalur.
“Kami tetap berusaha kepada Menteri Keuangan untuk bisa menghadirkan yang lain, artinya sebagai pengganti apakah itu lewat DAK, DAU, dan lain sebagainya,” ujar Wagub.
Ia berharap dukungan pusat dapat membantu Provinsi Kaltim menjaga stabilitas pembangunan sekaligus memastikan program prioritas masyarakat tetap terlindungi (adv/diskominfokaltim/ns)