KALTIMLINE.ID, SAMARINDA – Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di kawasan Betapus, Lempake, Samarinda Utara. Sekitar 48 hektare lahan pertanian disebut berada dalam kondisi terdampak, sementara tanaman padi yang belum memasuki masa panen membutuhkan pasokan air untuk mencegah puso.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri menyebut kondisi tanah di lokasi mulai mengalami retakan akibat minimnya air. Pemerintah Kota Samarinda mendorong percepatan pengairan dengan memanfaatkan sumber air dari anak Sungai Karang Mumus.

“Ini sekitar lahan pertanian saja 48 hektare. Semoga kalau nanti Distapang Tani bisa menyuplai air di persawahan ini sehingga tidak puso dan masih bisa masih dipanen,” kata Saefuddin saat meninjau kawasan pertanian Betapus, Senin (7/9/2026).

Dikatakannya, dengan produktivitas yang bisa mencapai sekitar 8 ton per hektare sekali panen, puluhan hektare lahan itu menyimpan hasil pertanian yang cukup besar bagi petani.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distapang Tani) Samarinda menyiapkan dua unit pompa berkapasitas besar. Air akan dipompa dari anak Sungai Karang Mumus untuk dialirkan menuju areal persawahan di kawasan Betapus dan Lempake Jaya.

Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Distapang Tani Samarinda, Noke Pattipawaej, mengatakan dua pompa itu ditargetkan mulai ditempatkan di titik yang telah ditentukan pada Selasa (8/9/2026).

“Untuk saat ini kami mencoba mencari alternatif pengairan dengan cara pemompaan pada sumber anak Sungai Karang Mumus,” ujar Noke.

Dua pompa tersebut diproyeksikan membantu pengairan bagi lima kelompok tani (poktan) dengan jumlah anggota sekitar 100 orang.

Upaya tersebut menyasar lahan yang dinilai paling rentan mengalami kerusakan akibat kekurangan air. Tanaman padi yang baru berusia sekitar 30 hari setelah tanam menjadi perhatian utama karena masih membutuhkan pasokan air cukup besar.

“Yang kita khawatirkan itu adalah sawah yang baru umur 30 hari setelah tanam. Kita mencoba mereka itu untuk bisa tidak mati atau puso,” tuturnya.

Noke menegaskan, pemerintah masih berupaya mencegah agar kekeringan tidak berujung pada gagal panen.

Koordinasi juga telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menekan dampak kekeringan.

“Yang jelas kita berharap tidak gagal panen, tidak puso. Walaupun ada dampak kekeringan, kita berharap mereka bisa menghasilkan,” tandas Noke. (mell)