KALTIM VOICE, SAMARINDA – Menguatnya praktik represi negara terhadap ekspresi kritis rakyat menjadi sinyal kuat adanya krisis demokrasi yang semakin serius di Indonesia. Aksi-aksi massa yang semestinya menjadi wadah artikulasi kepentingan publik, justru kerap dianggap sebagai ancaman, dibungkam dengan kekerasan, dan dipinggirkan oleh aparatus negara.
Fenomena ini menjadi latar utama diskusi publik bertajuk “Dari Represi ke Resiliensi: Gerakan Rakyat dalam Bayang Kekerasan Negara” yang diselenggarakan pada Rabu, 17 September 2025, pukul 14.00–16.00 WITA di Ruang Serbaguna/HI, FISIP Universitas Mulawarman (UNMUL).
Diskusi ini menghadirkan para pemantik dari berbagai latar belakang yang memiliki perhatian besar terhadap isu kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan gerakan sosial:
• Roedy Hardjowiyono, Budayawan Kaltim,
• Herdiansyah Hamzah, akademisi dan anggota Koalisi Keadilan dan Kebebasan Akademik (KIKA),
• Refinaya J, aktivis Perempuan Mahardhika Samarinda,
• serta Iqbal Al-Fiqri, Ketua BEM KM UNMUL.
Acara ini bertujuan untuk menggali bagaimana masyarakat sipil membangun daya tahan dan solidaritas di tengah represi. Sejarah panjang gerakan sosial menunjukkan bahwa represi tidak selalu melumpuhkan, melainkan juga dapat melahirkan inovasi, resiliensi, dan kekuatan kolektif dalam melawan ketidakadilan.
“Gerakan rakyat adalah cermin demokrasi. Ketika ia ditekan, bukan hanya suara rakyat yang dibungkam, tapi juga masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan,” ujar Herdiansyah Hamzah, akedemisi dan anggota Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akdemik (KIKA).
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi antar elemen masyarakat untuk merumuskan strategi perlawanan yang kreatif dan efektif di tengah iklim politik yang semakin represif. (Mzhra)
