kaltimline.id/, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Bupati Mudyat Noor sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) periode 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional II AKPSI di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025), setelah melalui proses pemilihan yang diikuti para kepala daerah anggota asosiasi.

Dalam pemilihan itu, Mudyat memperoleh dukungan suara dominan, mengungguli dua kandidat lainnya, yaitu Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Ia langsung ditetapkan sebagai ketua umum bersama formatur yang akan menyusun jajaran Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Terpilihnya Mudyat sekaligus melanjutkan kepemimpinan AKPSI dari periode sebelumnya yang dipimpin oleh Bupati Seruyan, Yulhaidir.

Usai resmi terpilih, Mudyat Noor menegaskan bahwa AKPSI harus berdiri sebagai wadah kuat dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia. Ia menyoroti masih kecilnya kontribusi perusahaan sawit kepada daerah, meski aktivitas perkebunan mereka begitu luas.

“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami. Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, persoalan pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” terang Mudyat Noor usai Munas.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan situasi yang “seperti negara dalam negara”, mengingat luasnya lahan sawit dan minimnya kendali daerah terhadap dampaknya. Karena itu, lanjutnya, AKPSI dibentuk agar daerah dapat memperjuangkan hak secara kolektif, sekaligus mendorong hadirnya regulasi yang memberi porsi pendapatan lebih adil bagi daerah penghasil sawit.

“Sawit ini berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, sementara kontribusinya ke daerah masih minim. Karena itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Mudyat juga menyinggung situasi di Kabupaten PPU, di mana keberadaan perkebunan dan pabrik sawit berdampak pada struktur tanah dan lingkungan, sehingga turut mempengaruhi pengembangan pertanian pangan.

Ia menekankan pentingnya dorongan bersama terkait retribusi TBS serta pemanfaatan dana yang dihimpun oleh (BPDPKS), agar lebih berpihak kepada daerah penghasil. Karena itu, ia menekankan bahwa kepengurusan AKPSI kali ini bukan sekadar pemilihan ketua, tetapi bagaimana organisasi tersebut sanggup bekerja efektif merumuskan strategi perjuangan demi kepentingan daerah.

“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” tutup Mudyat.

Munas II AKPSI juga dirangkai dengan perayaan Hari Sawit Nasional dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati dari seluruh Indonesia. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya peran AKPSI sebagai wadah perjuangan daerah, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten PPU yang kini memegang amanah memimpin asosiasi tersebut. (Adv/diskominfo PPU/humas6/edited:udin.zacrez)